Hal tersebut disampaikannya saat Panitia Kerja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI melakukan rapat evaluasi dengan Kadin Pendidikan dan Dewan Guru di Gedung Guru Provinsi Sulsel. Dia menegaskan pelaksana pendidikan di pusat dan di daerah harus melakukan sinkronisasi data. 

 

"Satu sisi yang perlu dicatat adalah pendataan yang perlu dilakukan. Konfirmasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah pusat di daerah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya diketahui," papar Ferdi, Kamis (8/6/2017) sore. 

 

Kata Ferdi, sebaliknya juga begitu, apa yang dilakukan pemerintah daerah hendaknya ditembuskan dan diinformasikan ke pemerintah pusat. Ini yang menjadi catatan bagi tim kunker, bahwa tingkat koordinasi dan sinkronisasi baik itu data maupun informasi menjadi titik hal utama dalam dunia pendidikan.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI ini juga mengimbau kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan road show ulang untuk mencari titik temu komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dunia pendidikan menengah. 

 

"Koordinasi dan sinkronisasi perlu dioptimalkan. Seperti pengalihan hal baru dari SMA ke SMK menjadi wewenang kabupaten/ kota dialihkan ke dinas provinsi seluruh Indonesia," ujar Ferdi. 

 

Politisi Golkar ini mengatakan, dalam pendidikan menengah, saat ini Komisi X sedang fokus pada Inpres Nomer 9 tahun 2016,  tentang revitalisasi SMK. Realisasi dari inpres tersebut menjadi tidak optimal, manakala komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah tidak optimal. Padahal Komisi X  mendukung inpres ini dengan baik. 

 

"Konsekuensi logis adalah mengawasi laporan dari Kemendikbud secara persemester kaitan dengan sukses inpres tersebut," ujar Ferdi. 

 

 

Dia juga menyampaikan ,yang menjadi alasan kenapa Sulawesi Selatan dikunjungi Tim Kunker Komisi X karena provinsi ini dianggap sebagai barometer dari pembangunan dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

 

"Yang perlu disikapi sangat positif dari kunjungan Panja Komisi X DPR RI Pendidikan Dasar Menengah, yaitu sangat responsipnya Kepala Dinas Pendidikan. Yang kedua peserta perangkat kepentingan seperti guru pengawas dan dewan pendidikan, hal ini menambah keyakinan kami, dalam konteks evaluasi pendidikan dasar, menengah bisa dilakukan lebih cepat untuk melakukan pembaharuan di Provinsi Sulawesi Selatan," papar Ferdi. (eko,mp).Foto: Eko/jk